211 Organisasi Sosial Kemasyarakatan Desak Presiden, DPR, dan Kapolri Bertanggungjawab
Andeliyumna
Sebanyak 211 organisasi sosial kemasyarakatan menuntut agar Presiden, DPR, dan Kapolri mengambil tanggung jawab penuh atas berbagai kebijakan dan tindakan aparat yang dianggap merugikan masyarakat. Tekanan ini menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak warga dalam pemerintahan, sekaligus mengingatkan bahwa kepemimpinan harus responsif terhadap aspirasi rakyat.
Tinggalkan Komentar