Ketua komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary. antaranews.com
SCHOOLMEDIA NEWS, Ambon - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku diminta menyajikan data jumlah guru dari seluruh kabupaten dan kota sesuai sekolah asal agar laporannya sesuai dengan kondisi lapangan.
"Kami sangat menyayangkan data yang disodorkan pihak Dikbud provinsi terkait dengan data guru dan penyebarannya di Kabupaten Seram Bagian Timur yang ternyata ada sebagian yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan," kata Ketua komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary di Ambon, Minggu (22/12/2019).
Baca juga: UMSU Siap Pecahkan Rekor Muri Pengamatan Gerhana Massal
DPRD menjadikan data-data penyebaran guru di setiap kabupaten/kota yang disodorkan dikbud provinsi sebagai sampel di Kabupaten SBT tetapi berdasarkan informasi yang disampaikan ternyata berbeda.
Menurut dia, memang ada beberapa data yang tidak sinkron terutama soal penyebaran dan kualitas guru.
Menurut dia, persoalan ini akan menjadi koreksi Disdikbud Provinsi Maluku agar ke depannya diharapkan data yang keluar bukan hanya per kabupaten/kota, tetapi berbasis data dari masing-masing sekolah asal.
"Supaya kita bisa mengetahui dengan pasti di satu sekolah itu jumlah gurunya berapa, guru mata pelajaran apa saja, dan yang tidak ada itu guru mata pelajaran apa," ujar Samson.
Baca juga: Menko PMK Apresiasi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Komisi juga perlu mengetahui guru yang statusnya Aparatur Sipil Negara, guru kontrak, dan honorer itu berapa banyak.
Sehingga nantinya bila ada sekolah yang tertumpuk gurunya, komisi dapat mengusulkan agar para guru ini dialihkan ke sekolah lain yang masih kekurangan tenaga pengajar.
Namun bila datanya hanya diambil per kabupaten/kota, maka komisi juga bakal mengalami kesulitan, katanya.
Untuk itu, komisi telah meminta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pendidikan di Kabupaten SBT membuat data per sekolah, sehingga pihaknya bisa mengetahui dengan pasti penyebaran guru.
Tinggalkan Komentar