Ketika 33 Wakil Menteri dan 165 Politisi Partai Politik Menjadi Komisaris di BUMN
Andeliyumna
Fenomena penempatan 33 wakil menteri dan 165 politisi partai politik sebagai komisaris di BUMN kembali memantik perdebatan publik soal profesionalisme dan tata kelola perusahaan negara. Langkah ini dinilai sebagian pihak sebagai strategi politik, sementara lainnya menilai perlu adanya reformasi struktural untuk memastikan posisi komisaris berorientasi pada kinerja, bukan kepentingan politik. Di tengah upaya memperkuat ekonomi nasional, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN menjadi titik krusial bagi kepercayaan publik.
Tinggalkan Komentar