Schoolmedia Jakarta = Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menjadi momentum penting untuk mempertegas sinergi pemerintah bersama organisasi profesi guru terbesar di tanah air dalam memperkuat kesejahteraan, perlindungan, dan profesionalisme guru.
Pada acara puncak yang berlangsung di Britama Arena, Jakarta, Sabtu (29/11), Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, dan Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, menyampaikan komitmen dan aspirasi yang saling menguatkan untuk kemajuan pendidikan nasional.
Wamen Fajar yang hadir mewakili Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Muti menegaskan bahwa penguatan guru merupakan salah satu mandat utama Presiden Prabowo Subianto kepada Mendikdasmen. Pak Menteri menegaskan bahwa tidak boleh lagi ada diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Ini adalah fondasi dasar kebijakan kami, dan PGRI adalah pilar penting dalam kemajuan pendidikan nasional, ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi, menyampaikan apresiasi atas sejumlah inisiatif pemerintah, sambil menegaskan aspirasi strategis para guru di Indonesia. Kami sangat mengapresiasi upaya Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam meningkatkan kesejahteraan, kemuliaan profesi, dan perlindungan terhadap guru, ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa tunjangan profesi guru merupakan instrumen penting yang harus dipertahankan. “Kami mendukung perubahan undang-undang, tetapi satu hal, yaitu tunjangan profesi guru dan dosen jangan dihapus, harus menjadi bagian dari batang tubuh undang-undang. Minimal satu kali gaji pokok dan tidak membedakan negeri, swasta, atau Kementerian Agama,†tegasnya.
Unifah juga menyoroti kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum bagi guru. Mohon jangan ada lagi kriminalisasi kepada para guru. Anak-anak itu adalah anak-anak kami, dan Undang-Undang Perlindungan Guru dan Dosen sudah sangat mendesak. PGRI siap memberikan naskah akademik dan masukan pasal per pasal, ujarnya.
Selain itu, PGRI meminta pemerintah untuk terus memperbaiki birokrasi administrasi yang membebani guru serta memastikan kesetaraan perlakuan bagi sekolah swasta dalam implementasi kebijakan nasional. Guru jangan habis waktunya untuk administrasi. Fokuskan pada pembelajaran. Dan mohon sekolah swasta tidak dibedakan baik negeri, swasta, maupun di bawah Kementerian Agama harus mendapatkan perlindungan yang sama, kata Unifah.
Ia juga menyinggung perjuangan guru honorer, guru di daerah terpencil, dan institusi pendidikan swasta yang selama ini turut menjadi tulang punggung pendidikan nasional. Menurutnya, PGRI siap terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat profesionalisme guru.
Jangan ada yang bilang guru tidak mau berubah. Mereka mau dan di mana-mana kami dampingi, dari pusat sampai ujung daerah. Yang kami butuhkan adalah program yang nyata dan berpihak, pungkasnya.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar