Schoolmedia News Jakarta == Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia menyampaikan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto dan para pimpinan partai politik atas respons mereka terhadap gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai daerah sejak pekan lalu.
Dalam siaran pers tertanggal 31 Agustus 2025, koalisi menilai pemerintah gagal memahami akar persoalan yang memicu kemarahan publik, mulai dari kesenjangan sosial, kebijakan ekonomi yang tidak berpihak pada rakyat, hingga praktik korupsi pejabat negara.
“Ini bukan sekadar soal pernyataan anggota DPR yang dinonaktifkan. Demonstrasi adalah akumulasi dari kekecewaan rakyat terhadap pemborosan uang negara, gaji pejabat yang tinggi, dan proyek-proyek yang merampas ruang hidup masyarakat,†tegas pernyataan koalisi.
Koalisi juga menyoroti tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai brutal dalam menghadapi aksi protes. Menurut catatan lembaga advokasi yang tergabung dalam koalisi, setidaknya 370 orang ditangkap secara sewenang-wenang selama aksi 25 dan 28 Agustus 2025 di Jakarta dan beberapa kota lain. Banyak di antaranya masih berstatus pelajar dan mahasiswa.
Salah satu korban, Fikri (19), mahasiswa semester tiga di Jakarta, menceritakan pengalamannya. Ia ditangkap ketika tengah beristirahat bersama kawan-kawannya setelah berorasi. “Kami tidak melakukan kekerasan, hanya duduk di trotoar. Tiba-tiba kami diangkut paksa ke dalam truk polisi. Di perjalanan, kami dipukul dengan pentungan,†ujarnya dengan suara bergetar. Fikri kini masih mengalami trauma dan memar di bagian punggung.
Koalisi menilai Presiden Prabowo gagal memberikan arahan yang menjamin kebebasan berekspresi sesuai standar HAM internasional, khususnya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Alih-alih merespons tuntutan rakyat untuk reformasi kepolisian, Presiden justru melabeli demonstran sebagai pelaku makar dan terorisme.
“Ini sangat berbahaya bagi demokrasi. Labelisasi makar dan terorisme bisa mengancam nyawa rakyat,†tegas pernyataan koalisi. Mereka mendesak pembentukan Tim Independen yang dipimpin Komnas HAM dan melibatkan masyarakat sipil untuk menyelidiki dugaan kekerasan aparat.
Selain itu, koalisi mengecam perintah Presiden agar TNI terlibat dalam pengamanan demonstrasi. “TNI sesuai mandat konstitusi adalah alat pertahanan negara, bukan keamanan dalam negeri,†lanjut pernyataan tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar seluruh demonstran yang ditahan segera dibebaskan tanpa syarat, korban kekerasan aparat dipulihkan hak-haknya, serta diberikan rehabilitasi dan restitusi.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar