Schoolmedia News Jakarta === Sejumlah pemerintah daerah (Pemda) dinilai belum menunjukkan komitmen penuh dalam melaksanakan program prioritas nasional yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.
Dalam rakor yang dihadiri kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum tersebut, Tomsi memaparkan perkembangan terkini pelaksanaan program-program prioritas nasional yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Program-program tersebut mencakup bidang pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi desa/kelurahan.
Menurut laporan Kemendagri, hingga minggu ketiga Juni 2025 masih terdapat 191 kabupaten/kota yang belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal, SPPG merupakan infrastruktur dasar untuk menyalurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau puluhan juta anak sekolah, anak prasekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Program MBG adalah amanat langsung Presiden untuk memastikan generasi emas 2045 tumbuh sehat, bebas stunting, dan punya daya saing. Kalau daerah tidak proaktif mengusulkan lahan, program ini tidak bisa berjalan,†tegas Tomsi.
Keterlambatan ini dikhawatirkan berdampak pada target nasional penurunan stunting dari 21,6 persen pada 2023 menjadi 14 persen pada 2025.
Kendala lain ditemukan pada program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga pertengahan Juni, tercatat 5 Pemda belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Selain itu, 6 Pemda belum menerbitkan Perkada pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Padahal, insentif ini penting untuk menekan biaya kepemilikan rumah bagi warga MBR. Pemerintah pusat menargetkan program ini menjadi solusi backlog perumahan nasional yang kini mencapai 12,7 juta unit.
“Kalau retribusi tidak dibebaskan, harga rumah jadi mahal, padahal ini untuk rakyat kecil. Daerah harus hadir mempermudah, bukan mempersulit,†ujar Tomsi.
Dalam bidang kesehatan, 723 Puskesmas di bawah koordinasi Pemda tercatat belum melaksanakan layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG). Program ini diharapkan dapat mendeteksi dini penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, hingga kanker yang saat ini menjadi penyumbang utama beban kesehatan nasional.
Kementerian Kesehatan sendiri menargetkan 100 persen Puskesmas melaksanakan PKG pada akhir 2025. Ketertinggalan daerah dalam implementasi bisa berdampak pada meningkatnya biaya pengobatan yang justru lebih besar dibanding upaya pencegahan.
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat berbasis komunitas, juga menghadapi hambatan. Tercatat masih ada 3.875 desa/kelurahan yang belum melaksanakan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus untuk membentuk koperasi.
Padahal, koperasi ini diharapkan memperkuat rantai distribusi pangan, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan daya tawar petani dan pelaku UMKM desa.
Program Sekolah Rakyat juga belum berjalan optimal. Hingga saat ini, 189 Pemda belum menyampaikan usulan lokasi pembangunan sekolah.
Tomsi menjelaskan bahwa pembangunan fisik dan operasional Sekolah Rakyat sepenuhnya akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Pemda hanya diminta menyiapkan lahan dan tenaga pengajar.
“Kalau sekolah ini dibangun, pemerintah daerah yang mendapat manfaat karena masyarakat miskin punya akses pendidikan gratis dan diasramakan. Jadi jangan sampai Pemda melewatkan kesempatan ini,†ungkap Tomsi.
Rakor ini juga dihadiri Plt. Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, serta Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto. Hadir secara daring perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, Kejaksaan Agung, TNI/Polri, serta jajaran Pemda seluruh Indonesia.
Tomsi menekankan, keberhasilan program prioritas nasional tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Kolaborasi dengan Pemda menjadi kunci agar program berjalan efektif dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Program prioritas ini bukan semata angka di atas kertas, tapi untuk menjawab kebutuhan riil rakyat. Karena itu, Pemda harus punya sense of crisis, jangan menunda lagi,†tutupnya.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar