Mengubah Ruang Kelas Konvensional Menjadi Pusat Pembelajaran Digital, Jangan Menjadi Kasus Chromebook Jilid 2

Mengubah Ruang Kelas Konvensional Menjadi Pusat Pembelajaran Digital, Jangan Menjadi Kasus Chromebook Jilid 2

Schoolmedia News Jakarta – Wacana digitalisasi pendidikan kini bukan lagi sekadar impian, melainkan agenda strategis yang tengah digencarkan pemerintah. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertekad mengubah wajah pendidikan Indonesia dengan menyediakan perangkat digital di setiap sekolah. Ini adalah langkah ambisius yang bertujuan meratakan akses pendidikan berkualitas di seluruh penjuru negeri, dari perkotaan hingga pelosok terpencil.

Sejak pidato Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto telah mengutarakan keinginannya untuk menempatkan layar televisi atau Interactive Flat Panel (IFP) di seluruh sekolah. Targetnya jelas: dalam satu tahun, semua sekolah di Indonesia harus memiliki perangkat ini. Konsepnya sederhana namun powerful: materi pembelajaran terbaik yang dihasilkan di pusat dapat diakses oleh semua siswa, kapan saja dan di mana saja. Gagasan ini sangat relevan untuk mengatasi disparitas kualitas guru dan bahan ajar yang sering menjadi masalah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

Merajut Ekosistem Digital yang Inklusif

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto, menekankan bahwa program ini bukan hanya tentang pengadaan barang, melainkan upaya membangun ekosistem digital classroom. Perangkat seperti IFP, laptop, dan media penyimpanan eksternal (HDD) yang akan dikirim ke 288.865 sekolah sasaran tahun ini merupakan fondasi awal. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada faktor non-material, yaitu kesiapan dan kemampuan guru dalam mengoptimalkan fitur-fitur yang ada.

Untuk memastikan perangkat ini tidak berakhir sebagai pajangan, Kemendikdasmen menyertakan bimbingan teknis (bimtek) bagi para guru. Proses pengiriman yang dilakukan secara bertahap juga disertai konfirmasi kepada sekolah penerima untuk memastikan kesiapan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah agar program digitalisasi ini benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas pengajaran.

Catatan Kritis: Menghindari Jebakan Proyek Pengadaan

Meskipun niatnya mulia, program digitalisasi sekolah ini tidak luput dari tantangan dan potensi masalah. Berkaca pada kasus pengadaan Chromebook sebelumnya, ada beberapa hal yang patut dicermati agar proyek ini tidak tersandung kasus serupa.

1. Transparansi dan Akuntabilitas

Proyek pengadaan dengan nilai fantastis ini harus dijalankan dengan transparansi maksimal. Semua detail, mulai dari spesifikasi perangkat, proses lelang, hingga alokasi anggaran, harus dapat diakses publik. Pengawasan ketat dari berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), perlu dilakukan sejak awal. Ini penting untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa mencederai integritas proyek.

2. Kualitas dan Kesesuaian Perangkat

Pemilihan IFP, laptop, dan perangkat pendukung lainnya harus didasarkan pada kebutuhan riil sekolah, bukan sekadar harga atau merek. Spesifikasi perangkat harus memadai untuk mendukung konten pembelajaran yang modern. Jangan sampai perangkat yang dikirim tidak kompatibel, cepat rusak, atau tidak memiliki fitur yang diperlukan, seperti yang terjadi pada beberapa kasus sebelumnya.

3. Kesiapan Infrastruktur dan SDM

Penyediaan perangkat digital tidak akan optimal tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, terutama listrik dan koneksi internet yang stabil. Sekolah di daerah terpencil seringkali menghadapi kendala ini. Lebih dari itu, pelatihan guru (bimtek) harus benar-benar efektif dan berkelanjutan. Guru harus dibekali tidak hanya dengan kemampuan teknis, tetapi juga metodologi pengajaran digital yang inovatif. Jika tidak, perangkat canggih hanya akan menjadi "gajah putih" yang tidak termanfaatkan.

Dengan semangat pemerataan dan inklusivitas yang diusung pemerintah, program ini berpotensi menjadi lompatan besar bagi pendidikan Indonesia. Namun, keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh seberapa serius pemerintah belajar dari kesalahan masa lalu dan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berbuah manfaat, bukan sekadar menjadi ladang korupsi. Masyarakat pun diundang untuk aktif mengawal program ini demi terwujudnya Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Tim Schoolmedia