Schoolmedia News Jakarta -- Gagasan cerdas mencuat dari balik dinding-dinding parlemen di Senayan, Jakarta. Sebuah gagasan yang mungkin akan mengubah peta jalan pendidikan anak usia dini di Indonesia.
Di dalam sebuah rapat kerja yang khidmat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menghembuskan napas harapan bagi ribuan anak-anak TK dari keluarga kurang mampu. Usulannya sederhana, namun begitu fundamental: Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Taman Kanak-Kanak.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengusulkan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) untuk anak TK yang berasal dari keluarga kurang mampu. Usulan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjalankan program wajib belajar 13 tahun.
​Jumlah Bantuan: Setiap siswa yang memenuhi syarat akan mendapatkan bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun.
​Waktu Pengusulan: Usulan anggaran untuk PIP TK ini diajukan untuk tahun anggaran 2026.
​Prioritas Penerima: Bantuan ini akan diprioritaskan untuk murid yang berasal dari keluarga tidak mampu, meskipun jumlah pasti penerimanya masih dalam proses penghitungan.
​Usulan Tambahan Anggaran dan Alokasi Dana Pendidikan
​Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) mengusulkan tambahan anggaran untuk menjalankan beberapa program prioritas.
​Pagu Indikatif 2026: Kemdikdasmen menerima pagu indikatif sebesar Rp55 triliun dari total anggaran pendidikan 2026 yang berjumlah Rp757,82 triliun.
​Usulan Tambahan Anggaran: Mu'ti mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun untuk membiayai program-program yang belum terdanai, termasuk PIP TK dan insentif untuk guru non-ASN.
PIP yang selama ini dikenal sebagai jaring pengaman pendidikan untuk siswa sekolah dasar hingga menengah, kini merangkul mereka yang baru saja memulai perjalanan belajar. Dengan nominal Rp450 ribu per anak per tahun, Mu'ti mengatakan, "Ini adalah komitmen kami untuk pelaksanaan wajib belajar 13 tahun."
Ucapannya terdengar seperti janji, bukan sekadar proposal anggaran. Namun, angka itu, kata Mu'ti, masih terbilang kecil, seolah-olah ia berbisik pada ruang rapat, memohon agar ada sedikit tambahan lagi.
Mu'ti menyadari, jalan untuk mewujudkan gagasan ini tidaklah mulus. Anggaran Kemdikdasmen hanya mendapat pagu indikatif sebesar Rp55 triliun dari total dana pendidikan 2026 yang mencapai Rp757,82 triliun.
Angka itu, menurutnya, masih jauh dari cukup. Ia pun mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp14,4 triliun. "Masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum dapat terbiayai," ujarnya, menyingkap tirai keterbatasan. Tambahan anggaran itu tak hanya untuk PIP TK, tetapi juga untuk insentif bagi guru-guru non-ASN yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di banyak daerah.
Reaksi Pemangku Kepentingan
Usulan ini disambut dengan beragam komentar dari berbagai pihak, mencerminkan kompleksitas persoalan pendidikan di Indonesia.
Komisi X DPR RI:
Anggota Komisi X DPR, Rina Widyawati, menyambut baik usulan ini. "Ini langkah maju yang patut diapresiasi," katanya dengan mata berbinar. "PIP TK akan membantu meringankan beban orang tua, memastikan anak-anak kurang mampu tidak ketinggalan dalam memulai pendidikan formal." Namun, ia juga menambahkan, "Kami akan mengawal usulan ini, memastikan anggarannya tepat sasaran dan tidak ada kebocoran."
Praktisi Pendidikan:
Sementara itu, seorang pengamat pendidikan, Prof. Dr. Budi Santoso, memberikan pandangan yang lebih pragmatis. "Usulan ini bagus, tetapi jangan sampai kita hanya fokus pada bantuan finansial," ia mengingatkan. "Yang lebih penting adalah peningkatan kualitas guru TK dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Rp450 ribu itu mungkin terlihat besar, tetapi tidak akan banyak membantu jika lingkungan belajarnya tidak kondusif."
Perwakilan Guru:
Ibu Siti Nurhayati, seorang guru TK swasta di Jakarta, tersenyum haru mendengar berita ini. "Saya sangat berharap ini benar-benar terealisasi," katanya dengan suara bergetar. "Banyak anak didik saya yang orang tuanya kesulitan membayar SPP, bahkan untuk jajan sehari-hari saja. PIP ini bisa jadi penyelamat bagi mereka."
Orang Tua Murid:
Di sisi lain, Bapak Tono, seorang pedagang kelontong di pinggir kota, menunjukkan ekspresi yang campur aduk. "Alhamdulillah kalau memang ada bantuan," ujarnya sambil menghela napas. "Anak saya tahun depan mau masuk TK, saya pusing mikirin biayanya. Tapi Rp450 ribu itu per tahun, kan? Buat beli seragam dan buku aja kayaknya kurang." Komentar ini menunjukkan bahwa, di tingkat akar rumput, harapan dan realitas sering kali berada di garis yang berbeda.
Gagasan Mendikdasmen Mu'ti ini adalah sebuah permulaan. Ia adalah sebutir benih yang ditabur di tengah lahan yang gersang. Apakah benih ini akan tumbuh menjadi pohon rindang yang menaungi anak-anak Indonesia, atau hanya layu karena kekurangan air? Jawabannya akan kita temukan di tahun 2026.
TIM SCHOOLMEDIA
Tinggalkan Komentar