Schoolmedia News Serpong ---- Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, seluruh elemen dan komponen masyarakat serta pemangku kepentingan pendidikan perlu memiliki visi, misi serta pemahaman yang tepat mengenai kebijakan pendidikan anak usia dini dengàn melaksanakan Perencanaan Berbasis Data (PBD) sehingga kolaborasi, sinergi serta ikhtiar bersama untuk menjadikan layanan PAUD Berkualitas serta terwujudnya pemerataan akses yang kerap menjadi permasalahan pendidikan anak usia dini dapat teratasi.
Demikian dikatakan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikburistek, Dr Muhammad Hasbi dalam acara Penguatan Pelaksanaan Berbasis Data (PBD) di Serpong, Banten, Senin (27/6). Kegiatan dilaksanakan selama empat hari, Senin - Kamis (27-30/6) yang diikuti oleh 5 Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) dan 29 Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang ada di 34 Provinsi.
"Oleh karena itu Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim pada saat beliau menjadi menteri telah menetapkan visi pendidikan Indonesia untuk menjawab berbagai permasalahan yang bermuara kepada persoalan mutu, tidak meratanya layanan, juga terdapat tiga dosa besar pendidikan yang harus dihapus dalam pendidikan kita. Mas menteri Nadiem mengungkapkan saat ini dunia pendidikan mengalami tantangan besar dengan adanya 'tiga dosa besar', yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi," ujar Direktur PAUD yang menyampaikan presentasi secara interaktif, santai dan lugas.
Karena itu, Direktur PAUD mendorong agar BBPMP dan BPMP yang ada di 34 Provinsi untuk terlibat lebih besar dalam mewujudkan visi dan misi Kemendikburistek serta dapat menterjemahkan dengàn tepat yang menjadi visi Presiden Indonesia menjadikan negara ini maju berdaulat dan berkepribadian berlandaskan profil pelajar Pancasila. Profil Pelajar Pancasila merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh pendidikan kita yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kemudian dan seterusnya.
"Untuk mencapai itu mas menteri telah menunjukkan banyak sekali kebijakan Merdeka Belajar yang saat ini masuk episde 21 yang diimplementasikan dii jenjang PAUD SMP SMA SMK hingga perguruan tinggi, kebudayaan, bahasa dan juga hal-hal yang bersifat tata kelola pendidikan. Untuk Pendidikan Anak Usia Dini kebijakan Merdeka Belajar di Pendidikan Anak Usia Dini diterjemahkan menjadi kebijakan Merdeka Bermain," ujar Hasbi
Dijelaskan yang perlu diinternalisasi bersama baik di tingkat pusat kemudian kemudian tingkat daerah lewar kebijakan Merdeka Belajar dan Merdeka Bermain adalah bagaimana menghadirkan pendidikan di Indonesia jauh lebih baik. Dua persoalan mendasar dirumuskannya kebijakan Merdeka Belajar karena pemerintah ingin segera membenahi pertama terkait dengan persoalan akses yang kedua terkait dengan persoalan kualitas dalamnya ada guru dan tenaga kependidikan.
Disebutkan persoalan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan juga menjadi tujuannya utama pemerintah. Untuk mencapai tujuan ini perlu dioperasionalkan strategi bagaimana agar tujuan ini bisa kita capai dalam konteks ini kita telah menyusun sebuah model Apa itu yaitu model yang disebut model Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas.
"Ini bukanlah model yang pertama, kalau saya tidak salah hitung sudah ada tiga model sebelumnya. Jadi setiap pergantian pemerintahan suatu model Pendidikan Berkualitas dibuat. Kenapa tidak bisa sustainable sampai sekarang, salah satu faktor penyebabnya adalah karena model ini hanya menggambarkan apa yang ingin dilaksanakan oleh Direktorat PAUD tidak menggambarkan apa yang menjadi ultimate ditengah masyarakat. Kita terus mencari model yang dapatvmenggambarkan apa saja yang perlu dilaksanakan oleh satuan PAUD agar mereka dapat disebut telah menyelenggarakan PAUD berkualitas yang pertama sekali tentu adalah terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan," tutur Hasbi
Disebutkan, program Direktorat PAUD yang tengah dilaksanakan yaitu program sekolah penggerak. Direktorat PAUD juga memiliki program apa itu perencanaan berbasis data. "Kita juga memiliki percepatan penurunan stunting karena hanya di PAUD yang ada stunting," ujarnya
"Jadi yang ini saya katakan adalah kita perlu memastikan apa sesungguhnya yang terjadi di lapangan, sehingga alokasi sumber daya yang ada di satuan pendidikan baik sumber daya keuangan, sumber daya tenaga dan apapun yang ada bisa efektif. bahwa itu adalah untuk itu cuma kalau sudah tercapai Maka insya Allah secara otomatis kita bisa berharap bahwa ini akan menjadi kontribusi kita terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia Indonesia," tutupnya
Penulis: Eko
Tinggalkan Komentar