Sebanyak 137 Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten\Kota dari 7 Provindi di Pulau Sumatera mendapat Sosialisasi Program PAUD Berkualitas. Foto : Eko Schoolmedia
Schoolmedia News Medan – Hasil survei penjaringan pengisian instrumen oleh 137 Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota dari 7 Provinsi dalam regional Pulau Sumatera terkait pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang dilakukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada pelaksanaan Rapat Koordinasi Sosialisasi PAUD Berkualitas Regional 2 di Medan, Sumatera Utara, 14 hingga 17 April 2021 menyebutkan sebagian besar kabupaten/kota menjawab dukungan Komite Sekolah, Orangtua/Wali dan Pemerintah Daerah sangat besar/sangat mendukung pelaksanaan PTM segera dimulai.
Baca Juga : Baru 53,15 % Satuan Pendidikan Siap Lakukan PTM Dan Lolos Daftar Protokol Kesehatan
Hasil survei di sampaikan Direktur PAUD, Dr Muhammad Hasbi, Koordinator Tata Kelola PAUD, Drs Muhamamd Ngamawi, Koordinator Penilaian Pembelajaran, Lestari Kusmawardani dan Tim Teknis PAUD, Dr Didik Yuswanto di sela penutupan kegiatan di Medan, Sabtu (17/4).
Terkait pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisis isian instrumen diperoleh data bahwa: sebanyak 5% kab/kota menyatakan bahwa seluruh PTK sudah divaksin, sebanyak 23% kab/kota menyatakan bahwa > 50% PTK sudah divaksin, sebanyak 31% kab/kota menyatakan bahwa < 50% PTK sudah divaksin, dan sebanyak 40% kab/kota menyatakan bahwa seluruh PTK belum divaksin.
Hasil rekomendasi pembelajaran dimasa pandemi Covid -19, sebagian besar kabupaten/kota di regional Sumatera merekomendasikan pembelajaran tatap muka sebanyak 79% sedangkan kabupaten/kota yang meminta dilakukan kombinasi antara PTM dan Belajar Dari Rumah sebanyak 19%, sedangkan 2% kabupaten/kota karena masih berada di zona merah masih berharap BDR diterapkan.
Sebagian besar kabuipaten/kota sudah memiliki surat edaran bupati/walikota/dinas mengenai pelaksanaan PTM dan pendidik siap vaksinasi sehingga satuan PAUD siap PTM, dengan adanya vaksinasi PTK. SKB 4 menteri merupakan dasar hukum yang kuat dan dapat menjadi rujukan pembuatan turunannya. Data kesiapan sekolah perlu dirapikan terutama mengenai pemetaan data satuan PAUD. Jika data belum siap, maka segera dipersiapkan.
Perlu maping satuan yang sudah siap untuk PTM. Sambil menunggu regulasi, SOP mulai dirancang. Regulasi Daerah Masih banyak daerah yang belum memiliki regulasi daerah sebagai tindak lanjut SKB 4 Menteri. Sementara mengikuti edaran Gubernur sebagai pemerintah tertinggi di provinsi. Siap melaksanakan PTM mulai Mei 2021. Sebagian besar daerah telah memiliki SOP PTM. Jumlah daerah zona hijau cukup besar, siap PTM.
Kesiapan pelaksanaan PTM Satuan PAUD siap PTM, zona hijau tetap megikuti instruksi pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Terkait Regulasi dan SOP, perlu koordinasi dengan Satgas Covid-19 di masing-masing daerah PTM dengan prokes Ada daerah yang mengeluarkan Perbup PTM dengan menggunakan prokes, tetapi mendapat teguran dari prov dengan adanya SE Gubernur.
Soal APK PAUD
Dalam isntrumen yang diisi oleh Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendiidkan yang hadir terungkap terdapat kesenjangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan data BPS yang berbeda untuk perhitungan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota menilai Data BPS perlu dikaji ulang.
Selain itu banyak terdapat perhitungan ganda seperti siswa Kelompok Bermaih yang masuk ke TK, namun data belum dihapus. Hal itu sesungguhnya dapat diantisipasi dengan melibatkan penilik, forum PAUD untuk mendorong satuan agar terus upadate data DAPODIK.
Dalam survei Kepala Bidang PAUD menilai turunnya APK PAUD terutama akibat pandemi covid-19 karena itu Pemerintah Pusat dan Daerah perlu terus memotivasi kepada orangtua untuk mendaftarkan anaknya memasuki PAUD. Pendataan di tingkat desa/kelurahan harus ditingkatkan dengan mendorong partisipasi aktif penilik/pengawas.
Masih tingginya biaya pendidikan di PAUD karena kebanyakan lembaga PAUD dikelola swasta yang berbiaya tinggi, sehingga memberatkan orangtua, sementara Lembaga PAUD negeri yang berbiaya terjangkau masih sangat terbatas, oleh karena itu nominal BOP seharusnya dinaikkan. Untuk meningkatkan motivasi PTK dalam mencari peserta didik perlu peningkatan kesejahteraan PTK.
Penulis : Eko Schoolmedia
Tinggalkan Komentar