Schoolmedia News, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui berbagai kebijakan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan Merdeka Belajar.
"Saat ini program Merdeka Belajar sudah mencapai 7 episode. Dan Tahun ini akan dilakukan di 2500 sekolah di 110 Kabupaten dan Kota di Indonesia," ujar Direktur SMP, Dr Mulyatsyah MM kepada wartawan secara virtual di Jakarta, Rabu (17/2).
Dikatakan, sebagai langkah lebih lanjut dalam kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud telah mempersiapkan Program Sekolah Penggerak,untuk meningkatkan kualitas belajar siswa yang terdiri dari 5 jenis intervensi untuk mengakselerasi sekolah bergerak satu-dua tahap lebih maju dalam kurun waktu 3 tahun ajaran.
Menurut dia, Sekolah Penggerak sendiri didefinisikan sebagai sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif (literasi dan numerasi) serta non kognitif (karakter) yang diawali dengan SDM unggul, yakni kepala sekolah dan guru. Sekolah Penggerak dipersiapkan menjadi katalis bagi sekolah-sekolah lain.
Program ini merupakan kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah. Sementara di Kemendikbud, program ini merupakan program lintas unit utama, antara lain Ditjen. PAUD, Dikdas dan Dikmen, Ditjen. Guru dan Tenaga Kependidikan dan Balitbang.
Kemendikbud akan memberikan intervensi pendampingan dalam 5 (lima) hal, yaitu pendampingan konsultatif asimetris, penguatan SDM sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran dengan kompetensi yang holistik, pendampingan perencanaan berbasis data, dan digitalisasi sekolah. Pendampingan terhadap sekolah penggerak akan dilakukan selama 3 tahun ajaran.
Pada tahun 2021 ini, Program Sekolah Penggerak akan dilaksanakan di 110 kabupaten/kota dengan sasaran sebanyak 2.500 sekolah jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB. Dalam beberapa tahun ke depan jumlah Sekolah Penggerak akan terus meningkat, sehingga program Merdeka Belajar akan terus berlanjut.
Pada masa pandemi Covid-19, pemerintah melakukan sejumlah terobosan yang dilakukan secara cepat dan masif. Pandemi bukan penghalang bagi kita untuk terus melakukan terobosan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Untuk itu, prioritas Merdeka Belajar 2021 akan berfokus pada delapan prioritas.
Pertama, pembiayaan pendidikan di antaranya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan target 1,095 juta mahasiswa, KIP Sekolah dengan target 17,9 juta siswa, layanan khusus pendidikan masyarakat dan kebencanaan dengan target 42.896 sekolah, tunjangan profesi guru dengan target 363 ribu guru, dan pembinaan Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN), dan bantuan pemerintah kepada 13 SILN dan 2.236 lembaga.
Fokus selanjutnya pada Merdeka Belajar 2021 adalah program digitalisasi sekolah dan medium pembelajaran melalui empat sistem penguatan platform digital, delapan layanan terpadu Kemendikbud, kehumasan dan media, 345 model bahan ajar dan model media pendidikan digital, serta penyediaan sarana pendidikan bagi 16.844 sekolah.
Prioritas selanjutnya adalah pembinaan peserta didik, prestasi, talenta, dan penguatan karakter. Prioritas ini akan diciptakan melalui tiga layanan pendampingan advokasi dan sosialisasi penguatan karakter, pembinaan peserta didik oleh 345 pemerintah daerah, serta peningkatan prestasi dan manajemen talenta kepada 13.505 pelajar.
Selanjutnya, pada 2021 Kemendikbud menargetkan akan melakukan pendidikan kepada 19.624 guru penggerak, sertifikasi terhadap 10.000 guru dan tenaga kependidikan, rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh 548 pemerintah daerah, serta penjaminan mutu,sekolah penggerak, danorganisasi penggerak kepada 20.438 orang guru.
Sebagai prioritas berikutnya, dalam peningkatan kurikulum dan asesmen nasional Kemendikbud akan melakukan pelatihan kurikulum baru kepada 62.948 guru dan tenaga kependidikan, pendampingan dan sosialisasi implementasi kurikulum dan asesmen di 428.957 sekolah, mengembangkan 4.515 model kurikulum dan perbukuan, dan akreditasi dan standar nasional pendidikan di 94.912 lembaga.
Penulis : Eko Schoolmedia
Editor : Burhanudin Schoolmedia
Tinggalkan Komentar