Palu – Auditorium Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (2/11/2026), dipenuhi ribuan wajah penuh harapan. Sebanyak 1.193 guru dari 31 provinsi di Indonesia resmi dikukuhkan sebagai guru profesional melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan batch pertama tahun 2025 yang diselenggarakan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) UIN Datokarama.
Di hadapan para lulusan, Dekan FTIK sekaligus pimpinan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Profesor Saepuddin Mashuri, menegaskan pentingnya peran guru sebagai sosok teladan, inspirator, sekaligus penggerak pendidikan. “Guru bukan hanya pengajar, tetapi pendidik yang dirindukan siswanya karena ketulusan dan kasih sayang. Kami berharap lulusan PPG membawa komitmen moral untuk membentuk generasi emas 2045,†katanya penuh optimisme.
Ucapan itu disambut riuh tepuk tangan. Namun, di balik gegap gempita pengukuhan tersebut, terselip ironi lama yang belum kunjung selesai: kesejahteraan guru yang jauh dari ideal.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia memiliki lebih dari 3,3 juta guru di semua jenjang pendidikan. Dari jumlah itu, sekitar 30% masih berstatus honorer atau kontrak dengan gaji rata-rata Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta per bulan, jauh di bawah UMR banyak daerah.
Pengukuhan 1.193 guru profesional ini memang menambah daftar tenaga pendidik bersertifikat. Sertifikat yang seharusnya menjadi jaminan peningkatan kesejahteraan lewat tunjangan profesi, nyatanya sering tersandung birokrasi dan ketidakjelasan anggaran. Tak sedikit guru bersertifikat masih harus berjuang menunggu pencairan tunjangan berbulan-bulan.
“Guru profesional itu bukan sekadar titel. Kalau tidak disertai kesejahteraan yang layak, bagaimana mungkin guru bisa fokus mendidik dengan hati?†keluh seorang peserta PPG asal Nusa Tenggara Timur yang enggan disebut namanya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati V. Windarrusliana, yang hadir mewakili gubernur, menyampaikan apresiasi terhadap UIN Datokarama. Ia menegaskan bahwa lulusan PPG diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan pendidikan menuju generasi emas 2045.
Ini adalah infografis perbandingan jumlah guru di Indonesia tahun 2025. Terlihat bahwa meski jumlah guru profesional (bersertifikat) cukup besar, masih ada sekitar 1 juta guru berstatus honorer atau kontrak dengan kesejahteraan yang jauh dari ideal.
Namun, apresiasi itu kontras dengan kondisi di lapangan. Program pemerintah daerah seperti Berani Cerdas memang menambah energi baru, tetapi tanpa perbaikan gaji dan kepastian status kerja, guru tetap berada di persimpangan antara idealisme dan kenyataan.
Di satu sisi, pengukuhan ini meneguhkan UIN Datokarama sebagai salah satu pusat pembinaan guru profesional di Indonesia. Tetapi di sisi lain, pertanyaan besar muncul: apakah tambahan 1.193 guru profesional ini benar-benar akan memperbaiki kualitas pendidikan nasional, atau justru menambah daftar panjang guru yang masih menunggu kesejahteraan yang dijanjikan?
Bagi banyak guru, sertifikat profesi memang penting. Namun, perut keluarga yang harus diisi, biaya sekolah anak, hingga cicilan rumah, tetap jadi prioritas utama. “Jangan sampai guru profesional hanya indah di atas podium, tapi getir di dapur rumah tangga,†kata seorang pengamat pendidikan lokal di Palu.
Indonesia boleh berbangga karena memiliki jutaan guru profesional. Tetapi tanpa keberpihakan serius pada kesejahteraan mereka, cita-cita melahirkan generasi emas 2045 bisa menjadi sekadar slogan.
UIN Datokarama telah melahirkan ribuan guru berintegritas, kini giliran pemerintah pusat dan daerah memastikan mereka bisa hidup layak. Sebab, pendidikan berbasis cinta yang diidealkan Prof. Saepuddin, tidak akan pernah tumbuh di ruang kelas jika para gurunya masih sibuk menghitung sisa uang belanja harian.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar